Eksekusi IUMK di Tahun 2015, Jawa Tengah yang Tertinggi Penerbitannya

Pelaksanaan Kegiatan IUMK di Tahun Anggaran 2015

Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan IUMK di TA 2015 digelar di Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah pada hari Jumat 18 Desember 2015 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan IUMK di Jawa Tengah sambil dengar pendapat dari pelaksana kegiatan dari pihak pendamping dan kecamatan. Rapat ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah, Ibu Gayatri Indah Cahyani, dengan pembicara utama Bapak Braman Setyo dari Kemenkop.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IUMK di Jawa Tengah antara lain:

1. Camat enggan dalam pelaksanaan kegiatan IUMK karena dianggap bukan merupakan PAD.
2. Ada sementara masukan bahwa insentif pendamping sebesar Rp 30.000,- per lembar IUMK dirasakan masih kurang.
3. Ada laporan mengenai pendamping yang belum menerima insentifnya.
4. Ada kekurangan formulir di lapangan, karena percetakan belum dibayar.

Dalam kempatan ini disampaikan juga bahwa pencapaian yang dilakukan oleh Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di tingkat nasional, yaitu sejumlah 27.246 IUMK. Sementara itu kabupaten Kebumen, Tegal dan Banyumas merupakan kabupaten berprestasi yang mampu menerbitkan IUMK terbanyak secara nasional yaitu: 8.954 IUMK, 3.582 IUMK dan 3.411 IUMK.

Sementara itu 14 kota/kabupaten di Jawa Tengah belum melaksanakan kegiatan ini.

Rapat Koordinasi Kegiatan IUMK TA 2015 di Semarang

Rapat Koordinasi Kegiatan IUMK Dipimpin Bapak Braman Setyo.

Peserta Rapat Dari Pelaksana Kegiatan, Yaitu Kecamatan dan Pendamping.

Propinsi Jawa Tengah Menorehkan Prestasi Perolehan Penerbitan IUMK Terbanyak

Kabupaten Kebumen Merupakan Kabupaten Yang Paling Sukses Dalam Penerbitan IUMK

Presentasi Drs Braman Setyo, MSi.

Laporan Kegiatan IUMK Di Jawa Tengah.

Beberapa Kendala Di Lapangan Dalam Kegiatan IUMK

Beberapa informasi kendala di lapangan disampaikan oleh pihak kecamatan dan pendamping di lapangan, antara lain:

1. Benturan HO dan AMDAL dari Lingkungan Hidup yang terjadi di Kabupaten Semarang. Hal ini terjadi pada usaha produksi batik dan bengkel sepeda motor.
2. Informasi dari Brebes, honor untuk operator dan camat seharusnya dipertimbangkan karena dalam pelaksanaannya tidak ada. 
3. Informasi dari Kota Semarang, untuk UMKM yang sudah menjadi binaan dinas, pelaksanaan IUMK tidak mengalami hambatan, tetapi untuk UMKM yang bukan binaan atau baru, mereka menuntut adanya fasilitas setelah mendapatkan IUMK. Misalnya, fasilitas kredit usaha dan bantuan alat.
4.  Masih dari Kota Semarang, ada laporan pungutan dari kecamatan untuk pengajuan IUMK.
5. Informasi dari Kabupaten Banyumas, UMKM takut mengurus IUMK karena takut dikenai pajak.
6. Informasi dari Kabupaten Kebumen, mereka sanggup mencapai hasil yang lebih tinggi jika rentang waktu persiapan yang dibutuhkan lebih lama.
7. Pertanyaan yang lebih mendasar dari para pendamping adalah apakan program insentif pendamping ini akan terus dilanjutkan di TA 2016 nanti.

Informasi mengenai kendala-kendala di lapangan ini disampaikan langsung kepada Bapak Drs. Zaenal Arifin, MSi, Kepala Subdit Kecamatan, Ditjen Bina Adminsitrasi Kewilyahan, yang pada kesempatan ini merupakan nara sumber pendamping dari Kemenkop.

Beberapa Solusi Di Lapangan Yang Telah Dilakukan 

Masukan dari pendamping di Kabupaten Pemalang, mereka melakukan pendekatan yang komprehensif dan kolektif dengan kecamatan dengan memberikan sebagian insentif kepada operator di lapangan agar pelaksanaan dan target bersama ini bisa dicapai.

Koordinasi antar instansi baik ditingkat kabupaten, propinsi maupun pusat merupakan kunci sukses berjalannya program kegiatan IUMK ini.

Program insentif untuk para pendamping ini rencananya akan dilanjutkan di TA 2016.

Demikian hasil rapat koordinasi kegiatan IUMK di Propinsi Jawa Tengah yang dapat kami sampaikan, semoga pelaksanaan di tahun 2016 bisa lebih baik lagi.