Instansi Pemerintah Tidak Perlu Latah Membangun eCommerce.

Instansi Pemerintah Tidak Perlu Latah Membangun eCommerce.

Tidak hanya nasional, propinsi maupun kota dan kabupaten, hampir semua menyimpulkan bahwa untuk memberikan solusi pemasaran kepada UMKM adalah mereka harus "punya" ecommerce sendiri. Sebenarnya saya sungkan memberikan komentar mengenai hal ini kaena seolah semua latah dengan eCommerce.

Baru Kamis kemarin ketika business match di Kota Tegal, karena terpaksa harus menjawab, maka pendapat saya inipun terlontar kepada audience dan pemerintah setempat. Sepanjang pengamatan saya, belum ada satupun eCommerce yang dikelola oleh pemerintah ataupun BUMN yang bisa berhasil menjalankan fungsinya sebagai solusi pemasaran UMKM. 

Jika hanya sebagai program, maka sebenarnya eCommerce bisa menjadi kontra produktif jika tidak dikelola secara profesional dan secara komersial. Butuh modal besar itu sudah pasti terutama untuk menggenjot awareness dan habit konsumen dengan eCommerce yang mereka bangun. Nah, apakah hal ini sudah dipikirkan masak-masak dalam setiap perencanaan anggarannya? Apakah hal ini dianggarkan dalam setahun atau beberapa tahun? Apakah pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi pelaksanaan eCommerce ini?

Butuh waktu? Pasti. Untuk membangun sebuah eCommerce sampai "bejalan" butuh waktu yang tidak cukup 1-2 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Apakah hal ini sudah diperhitungkan sebelumnya? Bisnis eCommerce tidak hanya sekedar memiliki applikasi, domain dan server serta mampu mengumpulkan data base melainkan menghidupkan interaksi antara penjual dan pembeli menjadi sebuah transaksi yang fair dan aman. 

Applikasi yang dibuat tidak akan langsung 100% sempurna, melainkan butuh banyak adaptasi yang berkesinambungan. Domain eCommerce pun tidak akan otomatis dikenal oleh masyarakat, melainkan harus dipromosikan secara masif dengan biaya yang tidak sendikit. Secara umum, ketika instansi pemerintah membangun sebuah eCommerce apakah pertimbangan-pertimbangan di atas telah dilalui? Atau hanya sekedar mencari prestige yang sesuai dengan trend yang berkembang saat ini.

Alangkah lebih baik pemerintah mendukung eCommerce yang sudah ada dan sudah terbukti berjalan daripada ikut-ikutan membangun portofolio yang sama. Belum lagi jika eCommerce yang mereka bangun putus di tengah jalan, maka berapa banyak UMKM yang akan kecewa karena telah diberikan PHP oleh pemerintah? Apalagi jika Berapa besar anggaran yang tercurah ke dalam program ini.

Bisa jadi pendapat saya ini salah, namun sampai dengan hari ini memang belum ada bukti bahwa eCommerce yang dibangun pemerintah atau BUMN ada yang berhasil. Tetap berpikir jernih dan tetap dukung kreativitas eCommerce yang telah ada.